KabarSumatra.com— Upaya mendorong transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan sistem energi, tetapi juga memastikan masyarakat, tenaga kerja, kelompok perempuan, generasi muda, dan pelaku ekonomi lokal memperoleh ruang dan dukungan dalam menghadapi perubahan ekonomi.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan Yayasan Mitra Hijau di Hotel The Zuri, Palembang, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) yang dilaksanakan untuk memperkuat proses perencanaan partisipatif dan dialog multipihak dalam mendukung transisi energi serta transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara, termasuk Sumatera Selatan.
Dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Kota Palembang, akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, organisasi profesi, GIZ, serta jurnalis. Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan ini.
Dokumen kebijakan yang didiseminasikan merupakan hasil dari proses konsultasi dan Dialog Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada 9 Juni 2026.
Dialog tersebut membahas berbagai tantangan dan kebutuhan kebijakan bagi wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap sektor batubara.
Tiga isu kebijakan utama yang menjadi perhatian adalah integrasi prinsip Just Transition dan Just Energy Transition dalam kriteria keberhasilan pascatambang, diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan khususnya perempuan, serta pengembangan skills roadmap untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi.
Selain itu, kebutuhan dan opsi pembiayaan bagi implementasi transformasi ekonomi juga menjadi isu penting dalam dialog nasional.
“Transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara perlu dipersiapkan sejak dini. Yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti sumber energi, tetapi memastikan masyarakat dan ekonomi lokal memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam perubahan tersebut.” ujar Dicky Edwin Hindarto, Koordinator Proyek IKI-JET/Yayasan Mitra Hijau.
Sumatera Selatan Menghadapi Tantangan Besar
Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah penting dalam produksi batubara nasional.
Materi hasil konsultasi mencatat produksi batubara Sumatera Selatan pada 2025 mencapai sekitar 120,74 juta ton, sementara cadangan batubara diperkirakan mencapai sekitar 18,13 miliar ton.
Ketergantungan ekonomi terhadap sektor batubara juga menjadi salah satu tantangan dalam proses transisi.
Dalam materi konsultasi disebutkan bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi sekitar 17 persen terhadap APBD, sehingga perubahan permintaan batubara berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Karena itu, proses transisi perlu mempertimbangkan berbagai risiko, mulai dari potensi kehilangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi di wilayah tambang, kerusakan lingkungan pascatambang, ketergantungan fiskal daerah, hingga belum siapnya sektor ekonomi pengganti.
“Transisi energi berkeadilan harus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Manfaat dari perubahan ekonomi perlu diperluas, sementara risiko kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya harus diantisipasi melalui kebijakan dan program yang konkret.” tambah Dicky.
Dari Dialog Nasional Kembali ke Daerah
Diseminasi di Sumatera Selatan menjadi bagian penting untuk memastikan hasil dialog kebijakan di tingkat nasional tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi kembali dibahas bersama pemangku kepentingan daerah.
Sebelumnya, proses IKI-JET di Sumatera Selatan telah melibatkan berbagai pihak melalui survei, studi, diskusi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, interaksi langsung dengan masyarakat, serta Forum Konsultasi Daerah (FKD).
Dari berbagai proses tersebut, masukan yang dihimpun mencakup isu pra-tambang, masa operasi tambang, hingga pascatambang.
Pada tahap pra-tambang, sejumlah masukan berkaitan dengan peningkatan literasi publik, perencanaan transisi energi berkeadilan, tata ruang, legalitas dan kepastian lahan, serta penguatan partisipasi publik.
Sementara selama kegiatan pertambangan berlangsung, perhatian diarahkan pada perlindungan lingkungan dan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi hijau dan energi bersih, penguatan pasar dan rantai nilai, tata kelola CSR, penguatan sumber daya manusia dan generasi muda, kelembagaan dan kolaborasi, serta riset dan pembiayaan.
Untuk fase pascatambang, masukan mencakup reklamasi dan pemulihan lingkungan, pemanfaatan lahan pascatambang, transformasi ekonomi, serta keberlanjutan sosial dan peran perusahaan.
Refleksi IKI-JET: Peserta Beri Apresiasi dan Harapkan Kolaborasi Berlanjut
Sebelum penyampaian paparan Dokumen Kebijakan, kegiatan diawali dengan review dan refleksi terhadap pelaksanaan proyek IKI-JET di Sumatera Selatan.
Sesi refleksi menjadi ruang bagi peserta untuk melihat kembali berbagai proses yang telah dilakukan selama pelaksanaan proyek, termasuk kegiatan peningkatan kapasitas, penguatan ekonomi masyarakat, pelibatan perempuan dan generasi muda, pengembangan green jobs, Forum Konsultasi Daerah, serta berbagai dialog dengan pemangku kepentingan.
Peserta memberikan respons positif terhadap proses yang telah dilakukan karena dinilai membuka ruang pertemuan dan pertukaran perspektif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, kelompok perempuan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah peserta juga menyampaikan harapan agar kolaborasi yang telah dibangun melalui IKI-JET dapat dilanjutkan, khususnya dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi, memperkuat kapasitas masyarakat, serta mengembangkan inisiatif ekonomi alternatif di wilayah yang selama ini bergantung pada batubara.
“Yang penting dari proses ini bukan hanya apa yang sudah dilakukan, tetapi bagaimana pembelajaran dan jejaring yang telah terbentuk dapat terus digunakan untuk menjawab kebutuhan Sumatera Selatan ke depan. Kolaborasi antarpihak perlu dijaga agar proses transformasi ekonomi tidak berhenti ketika satu proyek selesai.” jelasnya.
Rekomendasi Kebijakan Perlu Dikontekstualisasikan di Daerah
Dalam sesi diseminasi, peserta juga diajak melihat relevansi rekomendasi hasil Dialog Kebijakan Nasional dengan kondisi Sumatera Selatan.
Dokumen kebijakan menempatkan transformasi ekonomi sebagai proses lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, pekerja, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda, serta kelompok terdampak.
Salah satu perhatian penting adalah memastikan mekanisme partisipasi masyarakat tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
Hasil konsultasi menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal berupa inclusive decision-making, community empowerment, co-creation, dan equal voice dengan praktik yang masih banyak bersifat top-down, menempatkan masyarakat sebagai peserta, serta belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara bagi kelompok terdampak.
Karena itu, penguatan Forum Konsultasi Daerah (FKD) dipandang penting sebagai salah satu ruang untuk membangun komunikasi dua arah, mempertemukan kepentingan berbagai pihak, serta memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil dialog.
Ekonomi Alternatif dan Green Jobs Menjadi Bagian Penting
Transformasi ekonomi juga membutuhkan penguatan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat memberikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.
Dalam proses IKI-JET di Sumatera Selatan, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, termasuk pelatihan green business dan green jobs, pengembangan UMKM, digital marketing, penguatan produk lokal, pelatihan bagi perempuan, pengembangan potensi lokal melalui edu-wisata, hingga penguatan keterampilan masyarakat.
Pengembangan ekonomi hijau dan energi bersih juga menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan, antara lain melalui pengembangan green jobs berbasis potensi lokal, energi terbarukan, pemanfaatan biomassa dan surya, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam energi alternatif.
“Diversifikasi ekonomi harus dimulai dengan melihat potensi yang sudah ada di masyarakat. Green jobs, UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, energi terbarukan, hingga ekowisata dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru apabila didukung oleh kebijakan, keterampilan, akses pasar, dan pembiayaan.”katanya.
Kolaborasi Menjadi Kunci Tahap Berikutnya
Kegiatan diseminasi tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan dokumen kebijakan, tetapi juga mengidentifikasi peluang tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat perencanaan daerah, pengembangan keterampilan masyarakat dan tenaga kerja, penguatan ekonomi alternatif, perencanaan pascatambang yang memperhatikan prinsip Just Transition, serta identifikasi dukungan pembiayaan bagi transformasi ekonomi.
Yayasan Mitra Hijau berharap proses dialog antara tingkat nasional dan daerah dapat terus diperkuat sehingga rekomendasi kebijakan dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan Sumatera Selatan.
“Kami berharap forum ini menjadi awal dari pembicaraan yang lebih panjang. Dokumen kebijakan adalah salah satu instrumen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama di daerah melalui kolaborasi multipihak.” ujarnya.
